Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Soroti Infrastruktur Jalan, Dorong Alokasi Anggaran Khusus

LOMBOK UTARA – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), I Made Kariyasa, menyoroti masih banyaknya infrastruktur jalan yang belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius melalui pengalokasian anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, keluhan terkait kondisi jalan hampir selalu ia dengar saat melakukan reses di berbagai wilayah di Lombok Utara. Masyarakat, kata dia, masih banyak mengeluhkan jalan yang belum diaspal maupun rusak.

“Dalam setiap reses yang saya lakukan, persoalan infrastruktur jalan selalu menjadi keluhan utama masyarakat,” ujar I Made Kariyasa, Jumat (06/02/2026).

Ia menegaskan, persoalan jalan juga kerap menjadi pembahasan di internal DPRD. Berdasarkan hasil temuan dewan, masih banyak ruas jalan yang belum terbangun dengan layak, bahkan di kawasan perkotaan.

“Di DPRD kami selalu bicara soal kebutuhan infrastruktur jalan, karena dari temuan kami memang masih banyak jalan yang belum diaspal. Contohnya di wilayah kota saja, seperti Karang Sobor dan Karang Gebang, sampai sekarang belum bisa kita aspal,” ungkapnya.

Menurut Kariyasa, persoalan infrastruktur jalan di Lombok Utara tergolong kompleks. Jika di wilayah kota saja masih banyak jalan yang belum selesai, maka kondisi di daerah pedesaan yang wilayahnya luas, seperti Kecamatan Bayan, tentu membutuhkan perhatian anggaran yang lebih serius.

“Keberpihakan pemerintah daerah dari sisi anggaran ini sangat penting. Menurut saya, bila perlu harus ada alokasi khusus di APBD, seperti halnya di sektor pendidikan yang sudah ditentukan persentasenya setiap tahun. Dengan begitu, persoalan jalan bisa lebih cepat teratasi,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Ase ini menambahkan, pembangunan jalan tidak bisa hanya mengandalkan sisa anggaran. Jika ingin persoalan infrastruktur segera terselesaikan, maka jalan harus menjadi skala prioritas pembangunan.

“Jalan ini harus jadi prioritas. Tidak akan selesai kalau hanya mengandalkan sisa anggaran. Infrastruktur jalan yang baik akan menggendong sektor lain, terutama ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menilai, salah satu indikator keberhasilan sebuah pemerintahan daerah adalah ketika infrastruktur jalan, hingga ke tingkat dusun, dapat dibangun dengan baik. Dengan akses jalan yang memadai, aktivitas ekonomi masyarakat akan berjalan lancar dan mendorong pertumbuhan daerah.

“Kami di DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada pembangunan jalan. Karena kemampuan kami hanya mengandalkan dana pokok-pokok pikiran (pokir) sangat terbatas,” pungkasnya.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama