KLU-Bupati Lombok Utara , Dr.
H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., secara resmi mencanangkan Desa Bayan, Kecamatan
Bayan, sebagai Kampung Reforma Agraria tingkat Kabupaten Lombok Utara di
Aula Kantor Desa Bayan, Kamis (29/10).Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan
Forkopimda KLU, Kepala Dinas P2KBPMD KLU Atmaja Gumbara, Kepala Kantor
Pertanahan (BPN) KLU Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., Kepala Desa Bayan
Satriadi, serta para kepala kewilayahan, tokoh masyarakat, dan undangan
lainnya.
Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen
Pemerintah Daerah bersama Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lombok Utara dalam
mewujudkan keadilan agraria, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta
menata pengelolaan aset reforma agraria secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Najmul menyoroti masih
banyaknya masyarakat yang memiliki tanah namun belum mengantongi sertifikat,
pentingnya pemahaman mengenai bukti kepemilikan yang sah demi menghindari
sengketa di kemudian hari.
"SPPT itu bukan bukti kepemilikan, bukti
kepemilikan yang sah adalah sertifikat,oleh karena itu, melalui program Reforma
Agraria, PTSL, dan Prona, pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat untuk
mensertifikatkan tanahnya, termasuk sertifikat digital yang ada saat ini,"
tegas Bupati Najmul di hadapan warga.
Bupati dua periode ini mengingatkan bahwa
sertifikat tanah bukan hanya berguna untuk saat ini, melainkan menjadi warisan
hukum penting bagi generasi mendatang. Ia mengimbau masyarakat untuk segera
mengikhtiarkan pensertifikatan tanah melalui program pemerintah.
"Semua tanah sudah ada pemiliknya, tetapi
belum tentu semuanya punya sertifikat saya mengajak semua untuk mengikhtiarkan
pensertifikatan tanah, ini penting, karena anak-anak di masa depan mungkin
tidak lagi memiliki hubungan psikologis dengan pemilik awal, sehingga
sertifikat menjadi satu-satunya bukti hukum yang sah atas hak milik,"
imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPN KLU, Muhammad Shaleh
Basyarah, menekankan bahwa kesuksesan program bergantung pada kolaborasi lintas
sektor, ia mengapresiasi peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam
mensosialisasikan dan menjalankan tugas pertanahan.
"Dengan kerja sama dan kolaborasi bersama
rekan-rekan kementerian, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa, apa yang
kita lakukan ke depan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
dan terus berkembang," ujar Shaleh.
Lebih lanjut, Shaleh menambahkan bahwa Reforma
Agraria tidak hanya soal legalitas, tetapi juga bermuara pada peningkatan
ekonomi masyarakat melalui pembinaan yang berkelanjutan.
"Melalui pembinaan dan pendampingan yang
berkelanjutan, produk-produk unggulan masyarakat dapat terus berkembang, hari
ini mungkin produk kopi, besok bisa produk-produk lainnya yang terus berkembang
berkat kepastian lahan yang dimiliki," tutupnya.
Dengan dicetuskannya Desa Bayan sebagai Kampung
Reforma Agraria, diharapkan program ini dapat memberikan kepastian hukum atas
kepemilikan tanah serta memicu pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Kecamatan
Bayan khususnya, dan KLU pada umumnya.